cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aris Widodo
Contact Email
aris13saja@gmail.com
Phone
+62271781516
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Fakultas Syari'ah Institute for Islamic Studies (IAIN) Surakarta Jl. Pandawa, Pucangan, Kartasura, Central Java, Indonesia, 57168
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Published by Institut Agama Islam Negeri Surakarta
ISSN : 25278169     EISSN : 25278150     DOI : http://dx.doi.org/10.22515/al-ahkam
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Ahkam journal aims to facilitate and to disseminate an innovative and creative ideas of researchers, academicians and practitioners who concentrated in Sharia and Law. It covers textual and fieldwork with various perspectives of Islamic family law, Islamic economic law, Islam and gender discourse, and also legal drafting of Islamic civil law.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 6 No. 2 (2021): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum" : 7 Documents clear
Perbandingan Perhitungan Waktu Shalat Menggunakan Astrolabe RHI dan Accurate Times Hasrian Rudi Setiawan; Arwin Juli Rakhmadi; Muhammad Hidayat; Abu Yazid Raisal; Hariyadi Putraga
Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 6 No. 2 (2021): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : IAIN Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/alahkam.v6i2.3416

Abstract

This study aims to determine the comparison of the calculation of prayer times using the RHI Astrolabe and Accurate Times Software. In addition, this study also describes in detail the steps in determining prayer times using the RHI Astrolabe and Accurate Times Software. The research method used in this study is experimental. The results of this study indicate that there is a difference in the calculation of prayer times on December 20 between the RHI Astrolabe and Accurate Times Software. The difference between Asr is 8 minutes, Isha 6 minutes and Fajr 1 minute. Meanwhile, during Zuhr, Maghrib and Shuruq there is no difference in the calculation of the RHI Astrolabe with the Accurate Times Software.   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan perhitungan waktu shalat menggunakan Astrolabe RHI dan Software Accurate Times. Tujuan penelitian lainnya adalah untuk menjelaskan secara rinci langkah-langkah dalam menentukan waktu shalat menggunakan Astrolabe RHI dan Software Accurate Times. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu eksperimen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat selisih perbedaan perhitungan waktu shalat pada tanggal 20 Desember antara Astrolabe RHI dengan Software Accurate Times. Adapun selisih pada waktu Ashar 8 menit, Isya 6 menit dan Subuh 1 menit. Sedangkan waktu Zuhur, Maghrib dan Syuruq tidak ada perbedaan pada perhitungan menggunakan Astrolabe RHI dan Software Accurate Times.
Perjanjian Kerjasama Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Bank BRI Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004 Laila Afni Rambe
Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 6 No. 2 (2021): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : IAIN Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/alahkam.v6i2.3548

Abstract

This article describes the cooperation agreement of the Sawahlunto Relious Court whit the BRI Bank. The backgroud of this research is the cooperation  agreement between Sawahlunto Religious Court and BRI Bank in financing the cost of case down-payment and capital expenditure that contradicts the fatwa DSN MUI Number 1 of 2004 concerning bank interest which prohibits conducting transactions with Conventional Banks based on interest caalculation. This research is a field research with data analysis method using a qualitative descriptive approach. Based on research result, the Sawahlunto Religious Court cooperation agreement with BRI Bank is included in the permiitted cooperation agreement (mubah), because it sees an emergency aspect and does not conflict with the treaty law.   Artikel ini menjelaskan tentang perjanjian kerjasama Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Bank BRI. Latar belakang penelitian ini adalah adanya perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Bank BRI dalam pembiayaan biaya perkara uang muka dan belanja modal yang bertentangan dengan fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga Bank yang melarang melakukan transaksi dengan Bank Konvensional berdasarkan perhitungan bunga. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian kerjasama Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Bank BRI termasuk dalam perjanjian kerjasama yang diperbolehkan (mubah), karena melihat aspek darurat dan tidak bertentangan dengan hukum perjanjian.
Kedudukan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual di Aceh Krisna Nanda Aufa
Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 6 No. 2 (2021): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : IAIN Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/alahkam.v6i2.3662

Abstract

This article is motivated by the number of cases of sexual harassment that have occurred in Aceh Province today, experienced by children and adolescents, especially women. In general, victims of sexual harassment are children and adolescents who are under 18 years of age, only in some cases of sexual harassment where the victim is an adult woman. As for one of the legal efforts made by the Banda Aceh Police Criminal Unit by using the Child Protection Law related to the case of children as victims of sexual harassment. The formulation of the problem in this research is what is the position of the Child Protection Law against children as victims of sexual harassment in Aceh and why Polri investigators apply the Child Protection Law instead of the Qanun in enforcing law enforcement. The aim of this research is to find out and explain the position of the Child Protection Law against children as victims of sexual harassment in Aceh and to find out and explain that Police Investigators apply the Child Protection Law compared to Qanun in enforcing law enforcement. This research is a field research (field research) using qualitative methods that collect data through observation and interviews. When viewed from the use of laws used by investigators of the Banda Aceh Police Criminal Investigation Unit from 2018 to September 2020 with a total of 45 cases both completed and in the process of investigation and investigation, all using the Child Protection Law, none. using both the Qanun  and the Criminal Code. If the investigator applies the Qanun  for perpetrators of sexual violence against children and it is feared that a potential conflict or problem will occur between the victim and the perpetrator if the investigator continues to use the Qanun, that perpetrators of sexual violence against children will be sentenced to imprisonment instead of being punished by caning so that This is considered to provide a sense of justice for the victim and will have a deterrent effect on the perpetrator.   Artikel ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di Provinsi Aceh saat ini yang dialami oleh anak-anak dan remaja khususnya perempuan. Pada umumnya korban pelecehan seksual adalah anak-anak dan remaja yang berusia di bawah 18 tahun, hanya pada beberapa kasus pelecehan seksual dimana korbannya adalah wanita dewasa. Adapun salah satu upaya hukum yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Banda Aceh dengan menggunakan UU Perlindungan Anak terkait kasus anak sebagai korban pelecehan seksual. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan UU Perlindungan Anak terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di Aceh dan mengapa penyidik ​​Polri menerapkan UU Perlindungan Anak bukan Qanun dalam penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan UU Perlindungan Anak terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di Aceh serta untuk mengetahui dan menjelaskan bahwa Penyidik ​​Polri menerapkan UU Perlindungan Anak dibandingkan dengan Qanun dalam penegakan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif yang mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara. Jika dilihat dari penggunaan hukum yang digunakan penyidik ​​Satuan Reserse Kriminal Polres Banda Aceh dari tahun 2018 sampai dengan September 2020 sebanyak 45 kasus baik yang sudah selesai maupun dalam proses penyidikan dan penyidikan semuanya menggunakan UU Perlindungan Anak tidak ada. menggunakan Qanun dan KUHP. Jika penyidik ​​menerapkan Qanun bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan dikhawatirkan akan terjadi potensi konflik atau masalah antara korban dan pelaku jika penyidik ​​terus menggunakan Qanun, maka pelaku kekerasan seksual terhadap anak akan dipidana. dipidana penjara bukannya dihukum cambuk sehingga hal ini dianggap memberikan rasa keadilan bagi korban dan akan memberikan efek jera bagi pelaku.
Pengaruh Pandemi Covid 19 terhadap Perceraian Masyarakat Rembang Berdasarkan Aspek Sosial dan Angka di Pengadilan Abdul Rozak; Mu'tashim Billah; Diky Faqih Maulana
Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 6 No. 2 (2021): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : IAIN Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/alahkam.v6i2.3757

Abstract

Maintaining the integrity of the household is not easy, the dynamics of life as husband and wife must be lived with patience and caution. However, this circumstances are sometimes seems insufficient to maintain the household. This indication could be seen that number of couples who prefer to end their marital relationship with dissolution. This article attempts to answer two main questions, namely: first, what are the main factors that cause the divorce in Rembang City; second, does the COVID-19 pandemic affect the divorce rate in Rembang City. This article is a qualitative research using a normative-empirical approach. The results of the analysis of this study show that the COVID-19 pandemic does not significantly affect changes in the divorce rate in Rembang City. This is due to the background of the Rembang community which is dominated by santri. Spiritual values ​​are still a solid foundation that can maintain the unity of the household when some couples choose to divorce due to the economic and mental depression that caused by the pandemic.   Mempertahankan keutuhan rumah tangga bukan perkara mudah, dinamika kehidupan sebagai suami dan istri harus dihadapi dengan penuh kesabaran serta kehati-hatian. Akan tetapi, sikap tersebut terkadang dirasa kurang cukup untuk mempertahankan rumah tangga. Hal ini ditandai dengan banyaknya pasangan yang lebih memilih untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dengan jalur perceraian. Artikel ini berusaha untuk menjawab dua persoalan utama, yaitu: pertama, apa saja faktor utama yang menjadi alasan perceraian di Kota Rembang; kedua, apakah pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap angka perceraian di Kota Rembang. Artikel ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode pendekatan normatif-empiris. Hasil dari analisis penelitian ini menggambarkan bahwa faktor yang menyebabkan perceraian di Rembang adalah: kekerasan fisik dan psikologis, perselingkuhan, kurangnya tanggung jawab suami dalam menafkahi istri dan anak serta komunikasi yang buruk sekali pandemi COVID-19 tidak terlalu berpengaruh secara signifikan atas perubahan angka perceraian di Kota Rembang. Hal ini disebabkan oleh latar belakang masyarakat Rembang yang didominasi kalangan santri. Nilai-nilai spiritual masih menjadi landasan kokoh yang dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga di saat beberapa pasangan memilih untuk bercerai karena depresi ekonomi dan mental yang disebabkan pandemi. 
Penyelesaian Sengketa Akad Musyarakah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Analisis Putusan Basyarnas Yogyakarta No X/Tahun 2017) Ahmad Faizun
Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 6 No. 2 (2021): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : IAIN Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/alahkam.v6i2.3864

Abstract

This research will examine how the Musyarakah Contract Dispute Settlement at the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS) literature study of BASYARNAS Yogyakarta No. X/Year 2017. The aim is to determine the settlement of sharia economic disputes in BASYARNAS Yogyakarta, especially in Musyarakah contract disputes. This research is a descriptive qualitative research with case study method. This research took place at BASYARNAS, Special Region of Yogyakarta. In making the decision, the BASYARNAS DIY Arbitrator has used Islamic law as contained in the Qur'an and hadith, Islamic economic principles. However, there are several aspects that were not analyzed by the arbitrator, particularly regarding the contract used and how the contract was implemented by both the applicant and the respondent.   Penelitian ini akan mengkaji penyelesaian sengketa akad musyarakah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Studi Putusan BASYARNAS Yogyakarta No X/Tahun 2017. Tujuannya yaitu untuk mengetahui penyelesaian sengketa ekonomi syariah di BASYARNAS Yogyakarta khususnya dalam sengketa akad musyarakah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Penelitian ini mengambil tempat di BASYARNAS Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pengambilan putusan, Arbiter BASYARNAS DIY telah menggunakan hukum Islam sebagaimana terdapat dalam Al-Qur’an maupun hadist, prinsip-prinsip dan asas-asas ekonomi syariah. Namun, ada beberapa aspek yang tidak dianalisa oleh arbiter, khususnya mengenai akad yang digunakan serta bagaimana akad tersebut dilaksanakan baik oleh pemohon maupun termohon.
The Prevention of The Hoaxes Spreads in Papua Pujiyono Pujiyono; Pranoto Pranoto; Umi Khaerah Pati; Kukuh Tejomurti
Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 6 No. 2 (2021): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : IAIN Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/alahkam.v6i2.3997

Abstract

Students face the rapid development of information technology to have such a huge impact in the social aspect of society. In the midst of the covid pandemic, the use of social media is increasing so that the frequency of students exposed to hoax information and potentially become hoax spreaders is getting bigger. This research is normative research with socio-legal science approaches, By looking at how the law regulates phenomena or events that occur in society. The Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia has established a method of tracking hoaxers and has arranged sanctions for perpetrators of hoaxes in the Information and Technology Law.
Dialektika Penalaran Hukum Sistemik ke Arah Penalaran Hukum Non-sistemik: Basis Nilai Penalaran Hukum Non-sistemik Abdullah Tri Wahyudi
Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 6 No. 2 (2021): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : IAIN Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/alahkam.v6i2.4030

Abstract

The dominance of systemic law in Indonesia which stems from Legal Positivism also affects the legal reasoning conducted by judges in court. Systemic law positions moral outside the law is failing to realize justice, this failure also affects the failure of legal reasoning by judge for cases in court. For this reason, it is necessary to change radically from systemic to non-systemic and also in legal reasoning by returning the law that is not value or moral free. This study aims to offer a change in systemic law to non-systemic law and how the value base in non-systemic legal reasoning. This study uses a philosophical approach that is by conducting an in-depth analysis of legal theories of Legal Positivism with theories of criticism of it in legal reasoning used by judges in court then for criticism in systemic legal reasoning the author tries to offer a non-systemic legal reasoning base with the ethical concept according to Imam Al-Ghazali.   Dominasi hukum sistemik di Indonesia yang berakar dari positivisme hukum mempengaruhi pula penalaran hukum yang dilakukan hakim di pengadilan. Hukum sistemik memposisikan moral di luar dari hukum  telah gagal mewujudkan keadilan, kegagalan ini berpengaruh pula pada kegagalan penalaran hukum terhadap kasus-kasus yang masuk ke pengadilan. Untuk itu perlu perubahan secara radikal dari hukum sistemik ke arah hukum non-sistemik termasuk pula dalam penalaran hukum dengan mengembalikan hukum itu tidak bebas nilai/moral basis nilai/moral. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penawaran perubahan hukum sistemik menjadi hukum non-sistemik dan bagaimana basis nilai dalam penalaran hukum non-sistemik. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis yaitu dengan melakukan analisis secara mendalam terhadap teori-teori hukum Positivisme Hukum dengan teori-teori kritik terhadapnya di dalam penalaran hukum yang digunakan hakim di pengadilan kemudian atas kritik dalam penalaran hukum sistemik penulis mencoba menawarkan basis nilai penalaran hukum non-sistemik dengan konsep etika menurut Imam Al-Ghazali.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2023): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 7 No. 2 (2022): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 6 No. 2 (2021): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 6 No. 1 (2021): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 5 No. 2 (2020): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 5, No 2 (2020): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 5, No 1 (2020): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 4 No. 2 (2019): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 4, No 2 (2019): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 4, No 1 (2019): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 4 No. 1 (2019): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 3, No 2 (2018): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2018): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2018): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 3, No 1 (2018): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2017): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 2, No 2 (2017): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2016): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2017): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 2, No 1 (2017): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 1, No. 2 (2016): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 1, No. 1 (2016): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2016): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum More Issue